Pengkaji:
- Lastri Roberia Sinaga
- Natasya Dian Setya
Saat jutaan keluarga kecil menanti sedikit kelegaan di tengah tekanan ekonomi yang belum juga mereda, harapan itu justru dihantam keputusan yang mengejutkan yaitu diskon tarif listrik 50 persen resmi dibatalkan. Program yang semestinya berjalan pada Juni dan Juli 2025 dengan rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 1.300 VA ke bawah yang awalnya digadang-gadang sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap rakyat kecil, terutama mereka yang hidup pas-pasan di tengah harga kebutuhan yang terus melonjak.
Rencana diskon tarif Listrik 50% yang sebelumnya diharapkan meringankan beban dan jika terealisasi akan memberikan manfaat kepada 79,3 juta pelanggan. Namun kenyataannya, yang hadir bukanlah bantuan, melainkan pembatalan sepihak yang dinilai terburu-buru dan minim koordinasi. Kecewa? Pasti. Marah? Wajar.
Pasalnya, ini bukan hanya soal tarif listrik, tapi soal kepercayaan publik terhadap janji-janji kesejahteraan yang kerap kali terdengar manis di awal namun gagal diwujudkan di lapangan. Di balik pembatalan ini, muncul pertanyaan besar yang tak bisa diabaikan. Apakah ini sekadar kendala teknis penganggaran seperti yang disampaikan pemerintah, atau ada persoalan tata kelola yang lebih serius di balik layar? Dan yang paling penting, siapa yang akhirnya paling dirugikan oleh keputusan ini?
Alasan Pembatalan Diskon Tarif Listrik 50%
Di tengah upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional pasca pandemi dan menghadapi tekanan global, berbagai stimulus ekonomi dirancang untuk meringankan beban masyarakat. Salah satunya adalah rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA hingga 1.300 VA selama Juni dan Juli 2025. Namun, program ini secara resmi dibatalkan, menimbulkan pertanyaan mengenai alasan di balik keputusan tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa alasan utama pembatalan program ini adalah proses penganggaran yang tidak selesai tepat waktu. Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juni 2025, Sri Mulyani menyatakan bahwa jika tujuan dari stimulus ini adalah untuk memberikan manfaat pada bulan Juni dan Juli, maka program diskon listrik tersebut tidak dapat dijalankan sesuai jadwal. Sebagai gantinya, pemerintah memutuskan untuk mengalihkan anggaran ke program Bantuan Subsidi Upah (BSU), yang dinilai lebih siap dari segi data penerima dan mekanisme penyaluran.
Selain masalah teknis penganggaran, terungkap pula adanya kurangnya koordinasi antar kementerian terkait. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang seharusnya menjadi pemangku kebijakan sektor kelistrikan, mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses perumusan atau pembahasan kebijakan diskon tarif listrik ini. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyatakan bahwa tidak ada permintaan resmi atau undangan untuk memberikan masukan sejak awal. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga mengaku tidak mengetahui adanya rencana diskon listrik tersebut. Pembatalan program diskon listrik ini tidak hanya berdampak pada batalnya potongan tagihan listrik bagi masyarakat, tetapi juga mencerminkan adanya permasalahan dalam tata kelola kebijakan publik. Kurangnya koordinasi antar kementerian dan keterlambatan dalam proses penganggaran menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap mekanisme perumusan dan pelaksanaan kebijakan, agar program-program yang dirancang untuk membantu masyarakat dapat berjalan efektif dan tepat waktu.
Arah Baru: Dari Diskon ke Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Setelah pembatalan program diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 1.300 VA ke bawah pada periode Juni–Juli 2025, pemerintah mengalihkan fokusnya ke program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa bantuan sosial tetap dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran, mengingat kendala teknis dan koordinasi yang menghambat pelaksanaan diskon listrik.
BSU ditujukan kepada pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan atau sesuai dengan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP/UMK) di wilayah masing-masing. Penerima BSU harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:
- Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid.
- Terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga akhir Mei 2025.
- Bukan anggota TNI, Polri, maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Tidak sedang menerima bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, atau Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).Besaran bantuan yang diberikan adalah Rp600.000 per bulan selama dua bulan, dan penyalurannya dilakukan melalui rekening bank yang telah terdaftar pada data BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, BSU juga akan diberikan pada 228 ribu guru di bawah Kemendikdasmen dan 277 ribu guru di bawah Kemenag untuk bulan Juni sampai Juli 2025. Anggaran yang digelontorkan adalah Rp.10,72 triliun.
Selain BSU, diskon transportasi, diskon tarif tol, penebalan bantuan sosial, dan perpanjangan Diskon Iuran Jaminan Kehilangan Kerja (JKK) menjadi paket stimulus yang diberikan pemerintah pada bulan Juni sampai Juli 2025.
Tanggapan Ekonom
Pengamat Ekonomi UM Surabaya, Fatkur, mengatakan bahwa kebijakan diskon Listrik adalah bentuk stimulus fiskal tidak langsung. Dengan menurunkan biaya utilitas, pemerintah secara tidak langsung mendorong konsumsi rumah tangga yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dari sisi permintaan agregat. Diskon tarif listrik dinilai lebih inklusif karena mencakup rumah tangga yang mungkin tidak tercatat dalam sistem bantuan resmi.
Meski pemerintah beralasan bahwa keterbatasan anggaran menjadi alasan utama pembatalan, Fatkur menilai bahwa perencanaan kebijakan semestinya sudah dapat dilakukan sejak awal tahun fiskal. Dalam konteks keadilan fiskal dan efektivitas perlindungan sosial, saya mendorong agar pemerintah tetap mempertimbangkan bentuk stimulus yang langsung meringankan beban hidup masyarakat.
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menilai pembatalan diskon listrik disebabkan oleh ketidaksiapan anggaran, bukan karena diganti oleh BSU. Ia menyebut, BSU hanya menjangkau sektor formal dan memiliki dampak terbatas karena tidak menyentuh pekerja informal atau mereka di wilayah dengan UMP tinggi.
Menurut Nailul, baik BSU maupun diskon listrik memiliki daya dorong ekonomi yang terbatas, terutama di tengah melambatnya konsumsi rumah tangga akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan daya beli yang melemah.
Reaksi Publik: Antara Kekecewaan dan Dukungan
Keputusan pemerintah untuk membatalkan diskon listrik dan menggantinya dengan BSU memicu beragam reaksi dari masyarakat. Sejumlah warga mengungkapkan kekecewaannya, karena diskon listrik dianggap sebagai bantuan yang langsung dirasakan manfaatnya dalam mengurangi beban pengeluaran bulanan. Misalnya, Sari (29), warga Jakarta Timur, menyatakan bahwa dengan adanya diskon listrik sebelumnya, tagihan bulanannya berkurang signifikan, dari Rp1,4 juta menjadi Rp700.000. Ia berharap program semacam itu dapat kembali diberlakukan.
Wibi dari Makassar, Sulawesi Selatan, juga merasa kecewa rencana diskon tarif Listrik 50% dibatalkan. Ia berkata, "Padahal hasil diskon Rp100 ribu itu bisa buat beli kebutuhan Idul Adha. Saya berharap diskon tarif listrik itu tetap diberikan meskipun tidak pada periode Juni-Juli sesuai rencana pemerintah."
Rifanto dari Boalemo, Gorontalo memiliki pendapatnya sendiri, ia setuju tarif diskon listrik 50% dibatalkan. Ia mengatakan, "Lebih baik memang diberikan untuk pekerja yang pendapatannya kecil dan guru honorer. Mereka akan membelanjakan uangnya begitu diterima," "Percuma juga kan jika listrik di rumahnya nyala, tapi tidak makan. Percuma listrik di rumahnya nyala, tapi anaknya tak bisa sekolah."
Di sisi lain, kalangan ekonom menilai bahwa pengalihan bantuan ke BSU lebih tepat sasaran, karena subsidi energi sering kali tidak efektif dan cenderung dinikmati oleh kelompok menengah ke atas. Dengan BSU, bantuan dapat langsung menyasar pekerja berpenghasilan rendah yang terdampak kondisi ekonomi saat ini.
Dampak dan Implikasi
Pembatalan program diskon listrik dan pengalihan ke BSU memiliki beberapa implikasi penting:
- Keterbatasan Perencanaan Lintas Sektor Kejadian ini menyoroti perlunya koordinasi yang lebih baik antar kementerian dalam merancang dan melaksanakan kebijakan publik, agar program yang direncanakan dapat berjalan efektif dan tepat waktu.
- Keadilan Distribusi Bantuan Sosial Masyarakat non-pekerja, seperti ibu rumah tangga dan lansia, yang tidak termasuk dalam kriteria penerima BSU, mungkin merasa tidak mendapatkan bantuan yang setara, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan distribusi bantuan sosial.
- Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah Perubahan kebijakan secara mendadak tanpa komunikasi yang jelas dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama jika kebijakan tersebut menyangkut kebutuhan dasar seperti listrik.
Refleksi dan Harapan
Pembatalan program diskon listrik dan pengalihannya ke Bantuan Subsidi Upah (BSU) menyisakan banyak catatan penting. Kebijakan ini menjadi cerminan bahwa niat baik saja tidak cukup dalam merancang bantuan sosial, diperlukan kesiapan teknis, koordinasi lintas lembaga, dan komunikasi yang terbuka kepada publik.
Program bantuan seperti diskon listrik atau BSU bukan sekadar soal angka dalam anggaran, tetapi menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam menghadirkan keadilan sosial. Ketika sebuah kebijakan berubah secara tiba-tiba, tanpa pelibatan dan penjelasan yang memadai, maka dampaknya tidak hanya pada efektivitas pelaksanaan, tetapi juga pada relasi antara warga dan pemerintah.
Ke depan, harapannya pemerintah dapat mengambil pelajaran dari dinamika ini. Bantuan sosial seharusnya inklusif, adaptif terhadap kondisi lapangan, dan mengutamakan transparansi dalam setiap tahapannya. BSU mungkin lebih siap dari sisi administrasi, tetapi itu tidak boleh membuat kelompok rentan lainnya terlupakan, mereka yang tidak bekerja formal tetaplah bagian dari masyarakat yang perlu dilindungi.
Bagi masyarakat, terutama mereka yang terdampak langsung, ini bukan saat untuk berhenti berharap. Suara-suara kekecewaan patut disampaikan secara konstruktif, agar menjadi koreksi bersama. Dan bagi pembuat kebijakan, tantangannya bukan hanya menyalurkan bantuan tepat sasaran, tapi juga menjaga keadilan dan rasa kepercayaan dalam setiap kebijakan yang diambil. Kebijakan yang baik bukan hanya soal cepat, tapi juga soal berpihak dan berkelanjutan. Dalam ketepatan itulah harapan masyarakat diletakkan.
DAFTAR PUSTAKA
Artikel Fahum. (2025, 28 Mei). Diskon Tarif Listrik 50% Kembali Juni-Juli, Siapa Saja Penerimanya?. Diakses pada 05 Juni 2025 dari https://fahum.umsu.ac.id/info/diskon-token-listrik-pln-50-persen-harga-tetap-jumlah-kwh-bertambah-simak-penjelasannya/
Ayu Arsita, S., Eko Saputro, G., & Susanto, S. (2021). Perkembangan Kebijakan Energi Nasional dan Energi Baru Terbarukan Indonesia. Jurnal Syntax Transformation, 2(12), 1779–1788. https://doi.org/10.46799/jst.v2i12.473
Fahum. (2025, 04 Juni). Diskon Listrik 50% Dibatalkan, Tapi BSU Naik Jadi Rp300 Ribu! Ini Jadwal dan Daftar Penerima Juni–Juli 2025. Diakses pada 05 Juni 2025 dari https://fahum.umsu.ac.id/info/diskon-listrik-50-dibatalkan-tapi-bsu-naik-jadi-rp300-ribu-ini-jadwal-dan-daftar-penerima-juni-juli-2025/
Fathan, Muhammad Akmal. (2025, 04 Juni). Diskon Tarif Listrik Juni dan Juli 2025 Resmi Dibatalkan, Akan Digantikan Dengan Kebijakan Ini. Diakses pada 05 Juni 2025 dari https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/diskon-tarif-listrik-juni-dan-juli-2025-resmi-dibatalkan-akan-digantikan-dengan-kebijakan-ini
Kumparan. (2025, 02 Juni). Pemerintah Batal Beri Diskon Tarif Listrik 50 Persen, Ini Alasannya. Diakses pada 05 Juni 2025 dari https://kumparan.com/kumparanbisnis/pemerintah-batal-beri-diskon-tarif-listrik-50-persen-ini-alasannya-25Bmd6nJsYQ/full
Nainggolan, L. N., Akbar, K., Yuliaty, T., & Suhaimi, S. (2024). Tinjauan Kebijakan Pemerintah Bagi Masyarakat Prasejahtera Dalam Menghadapi Fenomena Subsidi Listrik, Bahan Bakar Minyak Dan Gas Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo, 10(1), 114. https://doi.org/10.35906/jep.v10i1.1923
Pamungkas, S. H. A., Daffaakbar, M. A., & Nurrizky, A. M. (2022). Analisis Tata Kelola Kebijakan Sosial Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia Berdasarkan Perspektif Adaptive Governance. Journal of Social Development Studies, 3(2), 87–105. https://doi.org/10.22146/jsds.5226
Rank, Max. (2025, 4 Juni). Diskon Listrik 50% Batal Rilis! Berikut Penjelasannya. Diakses pada 05 Juni 2025 dari https://fahum.umsu.ac.id/info/diskon-listrik-50-batal-rilis-berikut-penjelasannya/
Sahal, Uswah. (2025, 04 Juni). Diskon Tarif Listrik 50% Dibatalkan, Pengamat Ekonomi UM Surabaya: Ini Langkah yang Disayangkan. Diakses pada 06 Juni 2025 dari https://www.um-surabaya.ac.id/article/diskon-tarif-listrik-50-dibatalkan-pengamat-ekonomi-um-surabaya-ini-langkah-yang-disayangkan
Zaini, Achmat. (2025, 04 Juni). Masyarakat Kecewa Diskon 50 Persen Tarif Listrik Dibatalkan. Diakses pada 05 Juni 2025 dari https://www.rri.co.id/nasional/1562799/masyarakat-kecewa-diskon-50-persen-tarif-listrik-dibatalkan
Komentar
Posting Komentar